Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan AI, PWI Jabar Ingatkan Bahaya Hoaks dan Penipuan Digital

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuat masyarakat menghadapi tantangan baru dalam memilah informasi. Foto, video, hingga suara yang terdengar meyakinkan kini tidak selalu dapat dijadikan bukti bahwa suatu informasi benar. Kondisi ini mendorong Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat mengajak insan pers memperkuat edukasi publik untuk mencegah penipuan dan penyebaran hoaks berbasis AI.

Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, mengatakan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat mengenali manipulasi digital. Menurutnya, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan AI untuk meniru wajah dan suara seseorang demi membangun kepercayaan calon korban.

“Sekarang ada social engineering yang memanfaatkan AI. Suara bahkan wajah seseorang bisa ditiru, sehingga masyarakat berpotensi tertipu,” kata Tantan dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).

Tantan menilai, situasi tersebut menuntut perubahan pendekatan dalam kerja jurnalistik. Pers tidak cukup hanya mengabarkan peristiwa setelah kejahatan terjadi, tetapi juga perlu membekali masyarakat dengan informasi yang membantu mereka mengenali risiko sejak dini.

Di tengah derasnya arus informasi digital, kecepatan publikasi tidak boleh mengalahkan akurasi. Wartawan harus memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, terlebih jika materi yang diterima berupa rekaman suara, foto, atau video yang belum jelas sumbernya.

“Saya menganggap pers menjadi benteng terakhir bagaimana kita menangkal hoaks,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti pentingnya fungsi verifikasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media. Ketika konten manipulatif semakin mudah dibuat dan disebarkan, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang mengedepankan fakta, konfirmasi, dan tanggung jawab.

Tantan juga menyoroti fenomena post-truth, ketika persepsi dan keyakinan dapat lebih memengaruhi masyarakat dibandingkan fakta yang telah diperiksa. Dalam kondisi seperti ini, informasi yang sesuai dengan emosi atau kepercayaan seseorang berpotensi lebih mudah diterima tanpa melalui proses verifikasi.

Karena itu, pers diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang tidak hanya menjelaskan suatu peristiwa, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai cara kerja penipuan digital, risiko manipulasi AI, dan langkah pencegahannya.

Masyarakat pun perlu meningkatkan kewaspadaan ketika menerima pesan atau panggilan yang mengatasnamakan keluarga, rekan kerja, maupun pihak tertentu. Konfirmasi melalui saluran komunikasi resmi menjadi langkah penting sebelum mengirimkan uang, memberikan data pribadi, atau mengikuti instruksi yang mencurigakan.

Dorongan memperkuat literasi digital tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 yang digagas PWI Jawa Barat bersama komunitas Jurnalis Hukum Bandung (JHB).

Ketua JHB, Suyono Widik, mengatakan forum tersebut diselenggarakan untuk merespons tantangan keamanan digital sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan teknologi.

Forum yang mengusung tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan dan Transaksi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik” itu diharapkan memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem digital yang aman.

“Tujuannya menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi AI, dengan rasa aman,” ujar Suyono.

Penyelenggaraan forum ini turut mendapat apresiasi dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Meski tidak dapat hadir langsung karena memiliki agenda kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Serang, Banten, Farhan berharap kegiatan tersebut berjalan lancar dan meningkatkan kesadaran bersama mengenai keamanan ruang digital.

Dukungan juga datang dari berbagai unsur pemerintah, perbankan, regulator, dan dunia usaha, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, BRI, Dinas Perhubungan Jawa Barat, bank bjb, Bank Indonesia, BJB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MUJ, dan Semen Kujang.

Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan memperkuat upaya meningkatkan literasi digital, melindungi masyarakat dalam bertransaksi, serta membangun kepercayaan terhadap informasi yang beredar.

Pada akhirnya, tantangan keamanan digital bukan semata-mata persoalan kecanggihan teknologi, melainkan juga kemampuan manusia menggunakannya secara bertanggung jawab. Di tengah kemudahan AI dalam meniru identitas dan memanipulasi konten, pers dituntut tetap konsisten menjaga akurasi, sedangkan masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. (red)