DPRD Sumut Kungker ke DPRD Jabar, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar, menerima kunjungan DPRD Sumatera Utara (Sumut). Dalam kunjungan itu, DPRD Jabar dan DPRD Sumut membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 2024), di DPRD Jabar, Senin (13/5/2024).

Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Iman Tohidin yang menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumut mengatakan, selama pertemuan dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera banyak hal yang dibahas. Satu diantaranya, terkait tahapan dan jadwal kegiatan Badan Anggaran DPRD Jabar dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Dalam diskusi tadi banyak pembahasan yang berkembang, karena ada hal-hal yang berbeda antara DPRD Jabar dengan DPRD Provinsi Sumut,” jelas Iman Tohidin.

Terkait mekanisme pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang diterapkan DPRD Provinsi Jabar dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus). Seperti jadwal pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Dalam pembahasannnya tentunya Badan Anggaran DPRD Jabar berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tahapan pembahasan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dalam rapat Banmus.

Hal menarik di 2024 ini adalah terkait pergantian anggota DPRD lama ke baru yang dilaksanakan september 2024. Sementara Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 sudah disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar di Juli minggu kedua. Sehingga pembahasan KUA PPAS selanjutnya dibahas oleh anggota DPRD baru.

“Ada jeda (dalam pembahasan) karena masa transisi. Sedangkan KUA PPAS sudah disampaikan dan sudah disepakati oleh Anggota DPRD lama,” tegas dia.

Sementara itu sebelumnya, Pelaksana Ketua DPRD Provinsi Sumut Harun Mustafa Nasution menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya. Satu diantaranya konsultasi terkait tahapan dan jadwal kegiatan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Terkait pembahasan PAPBD dan APBD, penetapan tahapan dan waktu pelaksanaannya. Apakah ditetapkan oleh Badan Anggaran DPRD Jabar atau berasal dari usulan TAPD Provinsi Jabar,” tegasnya. (Rls/Adv)