Komisi V DPRD Jabar : Apresiasi Perencanaan Sektor Kesehatan Masyarakat

KAB. BANDUNG BARAT, FORMASNEWS.COM- Sektor kesehatan merupakan yang terpenting dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Barat (Jabar). Sebagaimana undang-undang mengamanatkan untuk menganggarkan sekitar 10 persen dari APBD adalah pengelolaan sektor kesehatan.

“Olehkarena itu, dalam rangka pembangunan dan upaya penguatan pada sektor kesehatan masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Abdul Hadi Wijaya saat menghadiri Forum Perangkat Daerah Dinas (FPDD) Kesehatan Provinsi Jawa Barat, di Massion Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (15/2/2022).

FDD dengan tema “Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan Daerah Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” dihadiri sejumlah kepala- kepala Dinas Se- Provinsi Jabar.

Dikatakan Abdul Hadi Wijaya, dalam setiap tahun perencanaan di sektor kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah baik dan presisi. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Reformasi Sistem Kesehatan di Jawa Barat dan berlangsung secara terintregrasi.

“Baik terintregrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota. Termasuk juga, integrasi dari berbagai perangkat daerah yang memilik kontribusi di sektor kesehatan dan harus dilakukan secara cermat,” capnya.

Lebih lanjut Gus Ahad (sapaan karib Abdul Hadi) menyoroti, meski dalam setiap tahun pengelolaan perencanaan di sektor kesehatan yang semakin baik namun masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki. Bila kondisi itu, tidak segera diperbaiki akan memperburuk sektor kesehatan masyarakat.

“Dalam hal ini masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki, yaitu Angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, stunting, malaria, HIV & AIDS yang tinggi sehingga ini memerlukan penanganan yang lebih serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ” katanya.

Setelah reformasi sistem kesehatan terintegrasi, Gus Ahad menegaskan selanjutnya pemerintah harus memastikan sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dari sisi perangkat, hardware, SDM, dan soft skill yang terintegrasi dan ter-manage dengan baik.

Disisi lain terdapatnya belanja baru yang besar yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran Kesehatan) pada BPJS Kesehatan, yang ini disubsidi secara patungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, semua itu harus menjadi perhatian Pemerintah.

“Masyarakat yang tidak mampu dan tidak ada di DTKS bisa terlindung dari pembiayaan kesehatan yang besar sehingga membebani ekonomi masyarakat yang tidak mampu. Kondisi itu, adalah dalam rangka meneberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan cara keadilan,” tegasnya. (Rls/**)