Komisi I DPRD Jabar, Minta PT KAI Hentikan Penertiban Aset Jalan Anyer Bandung

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Sejumlah warga jalan Anyer dalam RW 04, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal Kota Bandung merupakan korban penggusuran rumah oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terjadi pada Kamis, (18/11/2021).

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), mendatangi langsung PT. KAI kantor Daop 2 Bandung yang diterima oleh Bagian Hukum Daop 2 Bandung, Alim Pratikno.

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar Bedi Budiman mengatakan, PT KAI seharusnya mengehentikan dulu proses penertiban aset milik KAI di kawasan tersebut serta meminta penanganan segera bagi korban penggusuran, karena banyak warga yang memerlukan bantuan seperti obat-obatan, sembako dan pakaian.

“Kami minta hentikan penertiban aset di jalan Sukabumi dan anyer, dengan cara ada yang menakut nakuti, kedua Tanggulangi situasi darurat dilokasi saat ini, yang ketiga minta maaf kepada warga korban. Karena warga Jawa Barat, adalah yang silih asih silih asuh. Kita juga, bukan negara kapitalis dingin,” uja Bedi di Kantor Daop 2 Bandung, Selasa, (23/11/2021).

Dikatakan Bedi, pihaknya menginginkan segera adanya solusi dari PT KAI terkait masalah tersebut, karena penggusuran warga yang menempati aset PT KAI sudah menjadi perhatian publik dan viral di media karena arogansi saat penggusuran berlangsung. Sehingga, dari anggota dari DPR RI pun turun langsung meninjau tempat kejadian beberapa waktu lalu.

“DPR RI yang sudah datang kesana, Pak Ono dan Pak Nico Siahaan, ini sudah menjadi perhatian publik,” ucapnya.

Bedi juga meminta PT KAI Daop 2 Bandung agar memperhatikan anak-anak yang menjadi korban, karena saat penertiban berlangsung banyak anak yang melihat kekerasan saat penggusuran. Selain itu Bedi juga meminta PT KAI memperhatikan uang pengganti yang besarannya kurang sesuai dan mengembalikan barang barang milik warga yang tidak sempat mereka ambil.

“Trauma healing juga harus jadi perhatian. Kalo soal ini (uang penggantian), masa 250 Ribu per meter. Yang terkahir, itu barang barang mereka kembalikan, itu hak private orang, ini bisa di pidana,” tambahnya.

Lebih lanjut Bedi menyatakan, atas kedatangan dirinya dan beberapa angota Komisi I DPRD Provinsi Jabar lainnya, pihaknya meminta agar di sampaikan pesannya kepada Kepala Daop 2 PT. KAI. Karena, penggusuran warga yang menempati aset PT KAI, sudah menjadi bencana kemanusiaan dan harus segera ditanggulangi. (Rls/Yat)