DPRD Jabar, ASN Kunci Memajukan Penyelenggaran Roda Pemerintahan

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Dalam sebuah Pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (AS). Merupakan kunci utama untuk memajukan dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan yang baik. Maka tak, heran ASN merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam kemajuan Negara.

ASN, adalah kunci utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka itu maju mundurnya pemerintahan di suatu Negara ada di tanga para ASN.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Bedi Budiman, untuk itu dalam penyebaran ASN di Jabar, harus merata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. “Terlebih, setiap daerah kebutuhannya berbeda,”ujarnya saat berkunjung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar, Kamis (23/9/2021).

Dikatakan Bedi, maka itu dengan adanya aplikasi Tunjangan Remunerisasi Kinerja (TRK) dan Kinerja Mobile (K-Mob) yang diterapkan dilingkungan Pemerintaha Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), aplikasi kinerja ASN harus terintegrasi antar daerah Kabupaten Kota, Provinsi hingga ke pusat.

“Sehingga, dengan adanya sistem berbasis aplikasi itu semata-mata untuk mewujudkan da meningkatkan kinerja ASN juara lahir batin, dan dapat merealisasikan dengan baik. Sehingga pada akhirnya, menjadi Jabar juara lahir batin,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar lainnya, Sidkon Djampi menyoroti soal mutasi ASN berdasarkan usulan atau pengajuan diri, menurutnya, mekanisme yang dilakukan kebanyakan sudah terintegrasi dengan system yang ada di BKD. Tetapi, apakah memungkinkan jika diantara puluhan ribu ASN mengajukan penempatan dari aspirasi.

“ASN yang ada di Jabar, idealnya mengikuti system yang sudah ada. Tetapi apakah ada mekanisme lain selain penempatan dari BKD. Misalnya pengajuan diri atau ikut domisili suami dari ASN,” tuturnya.

Demikian juga, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar Syahrir mempertanyakan aplikasi TRK dan K-Mob khususnya bagi kalangan ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Jabar, seperti di Setwan. “Kami melihat jika ASN di Setwan kerapkali terkendala kealpaan dalam mengisi aplikasi, lantaran berbenturan dengan tupoksi sebagai pelayanan kedewanan,” katanya.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah ketika sistem tidak menerima isian aplikasi dari ASN tersebut lantaran keterlambatan pengisian aplikasi dan dikategorikan kelalaian.

“Kebanyakan ASN di Setwan umumnya berfokus pada pelayanan kegiatan dewan, sementara mereka juga, harus memenuhi TRK dan K-Mob. Kondisi semua ini, menjadi kendala ketika tidak sesuai dengan system dari aplikasi tersebut. Pdahal mereka juga sudah melaksanakan kinerja sesuai dengan kriteria dari sistem,” ungkapnya.

Kepala BKD Provinsi Jabar, Yerry Yanuar menyatakan, terkait dengan mutasi ASN di lingkungan Pemprov Jabar, tentunya harus melalui seleksi terselbih dahulu sesuai kriteria dan persyaratan. Pengajuan itu, akan diputuskan layak dan tidak nya oleh kepala daerah.

“Nanun bila keterlambatan pengisian aplikasi TRK dan K-Mob yang dipergunakan ASN, semua itu sudah disuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkanb kinerja para ASN di lingkungan Pemprov Jabar. Adapun keterlabatan dalam pengisian aplikasi, hal itu masih ada tenggang waktu,” tegasnya. (Rls/Yat)