Tanggapan Inspektorat Tertagkapnya Kepsek SMPN 2 Oleh Saber Pungli

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Inspektorat Kota Bandung, terus menyosialisasikan upaya pencegahan pungutan liar (Pungli). Sosialisasi itu, menyusul adanya pemeriksaan Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Barat terhadap Kepala SMPN 2 Bandung dan kedua staffnya, Senin (18/2/2019).

Kepala Inspektur Kota Bandung, Fajar Kurniwan, terkait dengan tersebut Inspektorat telah menyambangi semua entitas tidak terkecuali dunia pendidikan. “Sosialisasi agar setiap pelayan publik di kota ini dapat memahami dan menjalankan mekanisme sesuai aturan di institusi masing-masing,” ungkap Fajar di kantornya di Jalan Tera, Kota Bandung, Selasa (19/2/2019).

Fajar juga memastikan, tidak ada penangkapan terhadap Kepala SMPN 2 Bandung beserta kedua staffnya. Tim Saber Pungli Jawa Barat hanya memeriksa ketiganya.“Sangat disayangkan adanya kejadian itu. Karena kami dari Saber Pungli Pokja Pencegahan sudah berkali-kali menyosialisasikannya termasuk kepada entitas pendidikan,” jelasnya.

Jika merujuk pada aturan, Fajar mengatakan, semua alur dana pendidikan itu melalui satu pintu yakni bendahara. Orang tersebut ditunjuk berdasarkan hasil keputusan bersama antara pihak sekolah dengan Komite Sekolah. “SMPN 2 Bandung punya program yang bagus terkait lingkungan dengan pembuatan taman. Mungkin niat baik tersebut tidak bertemu dengan aspek mekanisme yang benar. Itu saja,” bebernya.

“Sekarang berkasnya ada di Pokja Yustisi yang salah satunya dari Kejaksaan Negeri. Kami masih menunggu hasilnya. Apakah nanti dilimpahkan kepada Pokja penindakan untuk kemudian lari ke ranah hukum atau kepada Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah),” lanjut Fajar.

Secara alur, terang Fajar, Saber Pungli memeriksa kemudian Pokja Yustisi menindaklanjutinya ke penindakan atau APIP. Kalau ke penindakan akan berlanjut di ranah hukum.

“Kalau ke APIP, kami akan melaksanakan pemeriksaan khusus berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Apakah terbukti atau tidak. Kemudian membentuk tim adhoc yang terdiri dari BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan), Disdik, dan Inspektorat,” kata Fajar.

Kalau terbukti salah akan ada rekomendasi untuk pemberian sanksi dengan kategori ringan, sedang, hingga berat. Sanksi terberat adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Ada juga penurunan pangkat, pelepasan jabatan, diberhentikan dengan hormat, dan lain sebagainya tergantung masuk kategori pelanggarannya,” tegas Fajar. (Yat)