FIAD Dorong Pendidikan hingga Pertanian Tak Lagi Berjalan Sendiri, Manusia Harus Jadi Pusat Pembangunan

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pertanian kerap dibahas sebagai sektor yang berdiri sendiri. Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) justru melihat ketiganya saling berkaitan dan membutuhkan pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

Gagasan tersebut mengemuka dalam pertemuan FIAD di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Minggu (27/9/2026). Forum mempertemukan akademisi, guru, praktisi, pekerja, petani, serta perwakilan lembaga pendidikan dan pemerintah untuk membahas sejumlah persoalan yang dinilai berpengaruh terhadap masa depan Indonesia.

Pertemuan dibuka Prof. Susi Dwi Harijanti dari Universitas Padjadjaran dan ditutup Prof. Premana W. Premadi dari Institut Teknologi Bandung. Diskusi berlangsung dengan pendekatan lintas disiplin, sekaligus mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman masyarakat yang berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan.

Bagi FIAD, pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, efisiensi kebijakan atau seberapa cepat regulasi berubah. Keberhasilan pembangunan juga berkaitan dengan sejauh mana manusia memiliki ruang untuk berkembang, memperoleh perlindungan, serta menjadi subjek dalam proses pembangunan.

Prof. Susi dalam pembukaan forum mengutip pandangan Mohammad Hatta mengenai tanggung jawab kaum intelektual. Gagasan tersebut menjadi salah satu landasan diskusi bahwa kelompok intelektual tidak cukup hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk merespons persoalan masyarakat.

Dalam isu pendidikan, misalnya, FIAD mempertanyakan paradigma yang menjadikan sekolah sekadar tempat memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa.

Pendidikan dinilai perlu membentuk kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, membangun imajinasi, memahami persoalan dan hidup bersama secara baik. Kemampuan tersebut juga perlu berjalan bersama keadaban, sehingga peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi mampu menghargai orang lain dan bertindak secara bertanggung jawab.

Pandangan itu kemudian membawa forum pada persoalan kurikulum. Dengan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman geografis, sosial, budaya dan ekonomi, sekolah dinilai membutuhkan ruang untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan karakter wilayahnya.

Konsep yang muncul adalah otonomi kontekstual. Sekolah dan daerah diberi ruang menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan serta potensi lokal, tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan dan standar pendidikan nasional.

FIAD juga mengingatkan bahwa perubahan pendidikan tidak harus selalu identik dengan pergantian kurikulum. Evaluasi terhadap implementasi justru perlu mendapatkan perhatian lebih besar.

Apakah tujuan pendidikan benar-benar diterapkan dalam pembelajaran, bagaimana dampaknya terhadap siswa dan dukungan apa yang dibutuhkan guru menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui need assessment, pendampingan, pemantauan dan evaluasi.

Posisi guru turut menjadi perhatian. Guru dinilai membutuhkan otonomi profesional agar dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik.

Persoalan guru sendiri tidak hanya menyangkut kesejahteraan, tetapi juga distribusi, beban administratif, kompetensi, perlindungan hukum, jalur karier dan organisasi profesi.

Dari ruang kelas, pembahasan kemudian berlanjut ke dunia kerja. FIAD melihat pendidikan memiliki hubungan langsung dengan kemampuan seseorang menghadapi dunia kerja yang terus berubah.

Siswa tidak hanya perlu dipersiapkan agar mampu mendapatkan pekerjaan. Mereka juga perlu memahami hak pekerja, kontrak kerja, proses rekrutmen, potensi eksploitasi, perdagangan orang dan kerja paksa.

Dengan bekal tersebut, pendidikan diharapkan mampu membentuk individu yang memiliki semacam “radar eksploitasi” ketika memasuki dunia kerja.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika dunia kerja mengalami perubahan akibat digitalisasi dan otomatisasi. Dalam diskusi ketenagakerjaan, FIAD menyoroti munculnya pekerja platform, pekerja dengan hubungan kerja jangka pendek, pekerja migran dan kelompok pekerja rentan.

Perubahan teknologi dinilai perlu diikuti dengan kesempatan upskilling dan reskilling, sehingga pekerja tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak otomatisasi, tetapi memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Perhatian juga diarahkan kepada pekerja di sektor pendidikan. Forum menyoroti persoalan standar pengupahan di perguruan tinggi dan kondisi dosen serta pekerja non-dosen.

FIAD turut membahas proses judicial review UU Guru dan Dosen yang diajukan Serikat Pekerja Kampus (SPK) dan masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, muncul gagasan agar kepatuhan perguruan tinggi terhadap standar pengupahan menjadi bagian dari indikator akreditasi. Forum juga membahas tata kelola perguruan tinggi, termasuk keterwakilan pekerja kampus dalam struktur Majelis Wali Amanat.

Di sisi lain, pengawasan ketenagakerjaan dinilai perlu diperkuat. Bukan hanya melalui dukungan anggaran, tetapi juga mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan pekerja turut terlibat dalam pengawasan.

Benang merah yang sama ditemukan dalam pembahasan pertanian. Petani, menurut forum, tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima program pemerintah.

Petani perlu dipandang sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak dan kedaulatan atas kehidupannya. Persoalan pendapatan, harga hasil pertanian, penguasaan lahan dan kebijakan menjadi faktor yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan sektor tersebut.

Salah satu perhatian utama adalah regenerasi petani. Rendahnya pendapatan dan berbagai persoalan struktural dinilai menjadi tantangan bagi masuknya generasi muda ke sektor pertanian.

Padahal, keberlanjutan produksi pangan tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga pada keberadaan generasi yang akan meneruskan kegiatan pertanian.

Karena itu, FIAD memandang persoalan pendidikan, pekerjaan dan pertanian tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata.

Pendidikan menentukan bagaimana generasi baru memahami kehidupan dan dunia kerja. Dunia kerja menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara pertanian berkaitan dengan pangan, penghidupan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah.

Ketiga persoalan tersebut pada akhirnya bertemu pada pertanyaan yang sama: bagaimana memastikan manusia tidak kehilangan posisi sebagai subjek ketika pembangunan, teknologi dan kebijakan terus berubah.

Pertemuan Bandung menjadi bagian dari rangkaian kerja FIAD yang sebelumnya telah mengidentifikasi 17 areas of concern, mencakup krisis ekonomi, pembangunan manusia, sosial politik, hukum dan keadilan, kepemiluan dan kepartaian, antikorupsi, toleransi dan kohesi sosial, kebudayaan, isu perempuan dan gender, kesehatan, pendidikan tinggi, pendidikan kedokteran, pangan, pertanian, keadilan iklim, energi serta kekayaan alam.

Hasil pembahasan mengenai pendidikan dasar dan menengah selanjutnya akan dikembangkan dalam dua hingga tiga bulan. FIAD menargetkan diskusi lintas disiplin tersebut tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi berkembang menjadi kajian dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pembahasan publik maupun kebijakan.

Dengan demikian, forum tersebut berupaya mempertemukan dua hal yang selama ini sering berjalan terpisah: pengetahuan yang lahir dari ruang akademik dan pengalaman masyarakat yang menghadapi persoalan secara langsung.

Bagi FIAD, keterlibatan intelektual dalam persoalan bangsa merupakan bagian dari tanggung jawab sosial. Peran tersebut diarahkan untuk memperkaya pemahaman, membuka dialog lintas kelompok dan menghasilkan gagasan yang relevan dengan persoalan masyarakat Indonesia. (red)