Pemprov Jabar Beri Santunan Rp.50 Juta Petugas Pemilu Meninggal Dunia

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan santunan sebesar Rp. 50 juta kepada masing-masing keluarga dan ahli waris petugas penyelenggara pemilu yang wafat saat tugas Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 di Jawa Barat. Penyerahan, santunan berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (23/4/19).

“Santunan ini, merupakan bentuk duka yang mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pahlawan Pemilu dan pahlawan demokrasi yang telah berjuang membela cita-cita Indonesia,” katanya.

Dikatakan, Gubernur terhitung tanggal 10 April 2019 hingga saat ini, petugas Pemilu di Jabar yang wafat berjumlah 49 orang. Terdiri dari 34 orang petugas KPPS, PPK, PPS dan KPU, 10 orang Panwas, dua orang linmas, serta tiga petugas pengamanan dari kepolisian. Atas perjuangannya, Pemerintahan Jawa Barat memberikan penghargaan setinggi – tingginya pada warga terbaik Jabar yang berjuang membela cita-cita Indonesia. Untuk itu, pihaknya menyampaikan rasa duka dari lubuk hati terdalam.

“Para petugas penyelenggara pemilu yang wafat ini tersebar di sejumlah daerah di Jabar. Mereka wafat saat mendedikasikan waktunya untuk mengawal proses pemilu. Mereka mendedikasikan waktunya untuk mengawal proses pemilu. Rata-rata meninggal dunia karena kelelahan, kecelakaan, penyakit dan faktor usia,” kata Emil, sapaan Gubernur.

Lebih lanjut, Emil  mengatakan saat ini proses Pemilu masih berlangsung hingga tanggal 22 Mei 2019. Pihaknya, tidak ingin peristiwa serupa yang menimpa petugas pemilu terjadi lagi di Jawa Barat. Untuk itu, pihaknya juga telah memerintahkan sekretaris daerah untuk membuat surat edaran gubernur kepada 27 Bupati dan wali kota se-Jabar berupa memberikan pemeriksaan kesehatan kepada petugas pemilu.

“Atas peristiwa itu, pihaknya meminta semua pihak untuk menyikapinya dengan rasa damai dan mengurangi ekspresi-ekspresi yang tidak perlu. Begitu juga, saran untuk KPU juga kalau boleh jangan terulang lagi dengan antisipasi yang proporsional apakah rentang waktunya diperpanjang atau serentaknya dikurangi atau apapun. Ini terlalu mahal karena harus merenggut korban jiwa,” tegas Gubernur. (Wina)