PPDB di Jabar Sesuai Permendikbud No. 51 Dengan Menyesuiakan Lapangan

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pedoman teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD), tahun ajaran 2019/ 2020 untuk SMU/ SMK di Jabar tetap akan mengikuti Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. Untuk itu kepada masyarakat, tetap bisa mematuhi ketentuan yang sudah di tetapkan.

“Dalam Permendikbud itu, disebutkan bahwa tahun ini dari 100 persen kuota PPDB, 90 persennya untuk jalur wilayah atau zonasi. Sedangkan 5 persen lainnya untuk jalur prestasi dan 5 persen lagi untuk siswa pindahan dari luar kota. Adapun, zonasi 90 persen itu, disesuaikan dengan kondisi di tiap daerah,” ujarnya ditemui usai Rapim di Gedung Sate Bandung, Senin (22/4/2019).

Dikatakan, Emil panggilan akrabnya sebagai mana dalam Permendikbud mengikuti aturan zonasi 90% tapi tentunya dengan terjemahan lokal yang tidak sama dengan daerah lain di Indonesia. Namun tetap, dalam proses PPDB di Jabar tidak boleh mencederai rasa keadilan. Seperi ada calon siswa yang ditolak mendaftar, apakah diterima atau tidaknya di sekolah tergantung hasil seleksi.

“Kita ikut semua arahan dan kajian dari Kemendikbud dan Kemendagri hanya kita terjemahkan menjadi keadilan di level lokal. Jangan sampai ada keadilan yang tercederai. Namun, demikian aturan itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang terjadi.

Untuk itu, pihaknya memerintahkan Dinas Pendidikan Jabar segera melakukan simulasi pelaksanaan PPDB ke daerah. Selain itu tak kalah pentingnya adalah sosialisasi ke masyarakat mengenai syarat dan ketentuan pelaksaan PPDB yang pendaftarannya akan dibuka mulai Mei 2019.

“Terpenting adalah soialisasi, dari pengalaman saya banyak yang marah dan demo karena sebenarnya dia tidak baca peraturan itu, maka sosialisasi akan sangat penting,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur Jabar menunjuk Sekretariat daerah (Sekda Jabar) Iwa Karniwa sebagai ketua pelaksanaan PPDB di Jabar. Dalam, PPDB ini memiliki kompleksital yang sangat detil dan melibatkan berbagai bidang tidak hanya dinas pendidikan. “PPDB mulai tahun sekarang sumber informasi ada di Sekda. Karena kompleksitasnya sangat detil dan dalam PPDB ini ada Inspektorat BKD dan bidang lainnya tidak hanya domain Disdik,” katanya. (Wina/Yat)