Gugatan Rp86 Juta Firman terhadap PT Fiako Memasuki Babak Akhir, Proses Pengunduran Diri Jadi Sorotan

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Persoalan di balik pengunduran diri Firman Perkasa Yudha dari PT Fiako Enjiniring Indonesia (PT FEI) menjadi salah satu titik krusial dalam persidangan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Bukan sekadar mempermasalahkan pesangon dan kekurangan upah senilai sekitar Rp86 juta, perkara ini juga mengungkap pertanyaan mengenai bagaimana proses pengunduran diri Firman berlangsung, termasuk adanya pembicaraan tentang pengurangan gaji sebelum hubungan kerja berakhir.

Fakta tersebut mengemuka dalam sidang perkara Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Bdg, Senin (9/11/2026), ketika pihak perusahaan menghadirkan dua saksi, yakni Direktur Keuangan PT FEI Adrian Priyana dan Manajer Keuangan Hesti Johan.

Dalam pemeriksaan di hadapan majelis hakim, kedua saksi dimintai keterangan mengenai sejumlah aspek hubungan kerja Firman, mulai dari alasan pengunduran diri, kebijakan pengupahan, hingga aturan internal perusahaan.

Namun, beberapa pertanyaan tidak mendapatkan jawaban yang dianggap memadai oleh pihak penggugat. Salah satunya mengenai alasan Firman meninggalkan perusahaan.

Saksi awalnya menyatakan tidak mengetahui alasan pengunduran diri tersebut. Setelah mendapat pertanyaan lanjutan, muncul keterangan bahwa Firman merasa kurang nyaman bekerja di perusahaan. Akan tetapi, ketika ditanya apa yang menyebabkan ketidaknyamanan itu, saksi tidak dapat menjelaskan lebih jauh.

Situasi tersebut menjadi perhatian tim kuasa hukum Firman. Mereka menilai keterangan saksi belum mampu memberikan gambaran utuh mengenai latar belakang berakhirnya hubungan kerja kliennya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Firman, Prana Yogaswara, S.H., mengungkapkan bahwa sebelum pengunduran diri terjadi, Firman terlebih dahulu dipanggil untuk melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan.

Dalam pembicaraan tersebut, menurut Prana, Firman diberikan dua pilihan, yakni menerima pengurangan gaji atau mengundurkan diri.

Firman disebut sempat memilih menerima pengurangan gaji. Namun, perkembangan berikutnya justru berujung pada pengunduran diri yang kini dipersoalkan melalui jalur hukum.

“Sebelum pengunduran diri dilakukan, ternyata ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada pembicaraan sebelumnya. Itulah asal mula pengunduran diri ini,” kata Prana seusai persidangan.

Menurutnya, rangkaian peristiwa sebelum pengunduran diri tersebut perlu diperjelas karena berkaitan dengan persoalan mendasar dalam gugatan yang diajukan Firman.

Prana juga mempertanyakan mekanisme penyerahan surat pengunduran diri. Berdasarkan keterangan yang menjadi perhatian timnya, surat tersebut disebut disampaikan kepada Hardian, bukan melalui atasan yang menurutnya berada dalam struktur organisasi di atas Firman.

Terkait kemungkinan adanya intimidasi, Prana tidak menyimpulkan secara langsung bahwa tekanan tersebut merupakan tindakan intimidasi. Namun, ia menduga terdapat tekanan dalam proses yang dialami kliennya.

“Kalau intimidasi saya tidak terlalu yakin. Mungkin ada sedikit tekanan,” ujarnya.

Selain proses pengunduran diri, pemeriksaan saksi juga memunculkan persoalan mengenai dasar kebijakan pengupahan dan keberadaan peraturan perusahaan.

Prana menyebut, berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, perusahaan tidak memiliki peraturan perusahaan. Sementara kebijakan pengupahan disebut tidak mengacu pada SK Gubernur, melainkan berdasarkan instruksi internal perusahaan.

“Pertama, ketika kami mempertanyakan peraturan perusahaan, ternyata mereka tidak punya. Kedua, terkait pengupahan, ternyata mereka tidak mengacu pada SK Gubernur, tetapi berdasarkan instruksi dari pihak perusahaan,” ungkapnya.

Bagi pihak penggugat, persoalan tersebut bukan hal sepele. Sebab, dasar pengupahan dan aturan perusahaan berkaitan dengan kepastian hak pekerja selama menjalani hubungan kerja.

Prana mengaku belum puas dengan keterangan kedua saksi karena sejumlah pertanyaan penting belum terjawab secara terbuka. Ia bahkan menyebut majelis hakim turut menyoroti kurang terbukanya keterangan saksi dalam pemeriksaan.

Sementara itu, kuasa hukum PT FEI, Nurholis Fathur Rahman, memilih menyerahkan penilaian terhadap keterangan saksi kepada majelis hakim.

Ia menilai kedua saksi telah memberikan keterangan sesuai kapasitas dan tugas mereka di bagian keuangan perusahaan.

“Menurut saya, jawabannya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari keuangan,” kata Nurholis.

Ia juga menyatakan cukup puas dengan jalannya persidangan dan menegaskan bahwa penilaian terhadap seluruh keterangan saksi merupakan kewenangan majelis hakim.

“Kami dari kuasa hukum tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim. Seluruh proses yang sudah dilalui, mulai dari gugatan sampai pemeriksaan saksi hari ini, merupakan bagian dari hukum acara,” ujarnya.

Perkara yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr. Ronald Salnofri BYA dengan hakim anggota Dr. Suratno dan Ansharul Haq Syamsul, S.H., M.H., kini mendekati tahap akhir pemeriksaan.

Firman sendiri mengajukan tuntutan pembayaran pesangon dan kekurangan upah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp86 juta. Gugatan tersebut menjadi upaya hukum untuk memperoleh hak-hak ketenagakerjaan yang menurutnya belum dipenuhi perusahaan.

Persidangan berikutnya dijadwalkan pada Senin (16/11/2026), dengan agenda penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak.

Pada tahap ini, masing-masing pihak akan merangkum argumentasi, alat bukti, serta keterangan saksi yang telah disampaikan selama persidangan. Setelah itu, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan. (red)