Sampah Jadi Prioritas Utama RAPBD Kota Bandung 2026

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Persoalan sampah menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Bandung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Hal ini mengemuka dalam hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap RAPBD Kota Bandung yang menyoroti kebersihan kota dan sistem pengelolaan sampah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Gubernur Jawa Barat memberikan perhatian khusus terhadap kebersihan Kota Bandung, termasuk penguatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah.

“Dalam evaluasi RAPBD 2026, salah satu yang menjadi sorotan Pak Gubernur adalah kebersihan kota. Penekanannya diarahkan pada penambahan jumlah penyapu jalan agar cakupan wilayah yang dibersihkan bisa lebih luas,” ujar Farhan, Selasa (23/12/2025).

Saat ini, jumlah penyapu jalan di Kota Bandung sekitar 800 orang dan baru mampu menjangkau sekitar 52 persen ruas jalan. Selain itu, sebagian besar kegiatan penyapuan masih dilakukan dalam satu sif, sehingga kebersihan jalan tidak bertahan lama.

“Ke depan, jumlah penyapu jalan harus bertambah sehingga penyapuan tidak hanya satu sif, tapi bisa dua bahkan tiga sif, terutama di pusat kota. Dengan begitu, kebersihan dapat terjaga sepanjang hari,” jelasnya.

Selain kebersihan jalan, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian besar pada penguatan sistem pengolahan sampah. Dari sisi armada pengangkutan dan alat berat, kondisi dinilai cukup memadai. Namun, kemampuan pengolahan sampah masih perlu ditingkatkan.

“Pengangkutan sudah cukup mumpuni. Yang masih kurang adalah pengolahan sampah, sehingga perlu penambahan mesin-mesin pengolahan,” kata Farhan.

Untuk mendukung upaya tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp96 miliar pada 2026. Anggaran ini berada di luar anggaran eksisting persampahan yang mencapai sekitar Rp240 miliar.

“Tambahan anggaran Rp96 miliar ini mencakup penambahan petugas penyapu jalan, pengadaan mesin pengolahan atau pemusnah sampah, serta penguatan pengelolaan sampah di tingkat kewilayahan,” ungkapnya.

Pemkot Bandung juga berencana menempatkan petugas pemilah dan pengolah sampah di kecamatan dan kelurahan. Fokus utama diarahkan pada pengolahan sampah organik di tingkat RW, dengan jumlah personel yang direncanakan mencapai sekitar 1.597 orang.

Dari sisi teknologi, DLH Kota Bandung merencanakan penambahan mesin pemusnah sampah atau insinerator. Namun, rencana tersebut masih akan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Tidak hanya mengandalkan insinerator. Alternatif seperti optimalisasi TPS 3R, bank sampah, dan metode Refuse Derived Fuel (RDF) juga perlu diaktifkan,” jelas Farhan.

Dalam RAPBD 2026, DLH Kota Bandung telah mengalokasikan sembilan unit mesin pengolahan sampah dan mengusulkan tambahan 16 unit, sehingga totalnya mencapai sekitar 25 unit. Jumlah serta metode pengolahan sampah tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah provinsi.

Saat ini, timbulan sampah di Kota Bandung mencapai sekitar 1.500 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 981 ton masih dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Sementara kemampuan pengolahan yang ada baru sekitar 350 ton per hari, sehingga masih terdapat selisih sekitar 200 ton.

“Dengan tambahan mesin pengolahan dan penguatan peran petugas pemilah di kewilayahan, diharapkan gap 200 ton ini bisa tertangani,” ujarnya.

Farhan menargetkan seluruh fasilitas pengolahan sampah baru dapat terpasang dan beroperasi pada triwulan pertama 2026. Dengan demikian, mulai April 2026 Kota Bandung diharapkan lebih mandiri dalam mengelola sampah dan terhindar dari potensi darurat sampah.

Saat ini, seluruh usulan tersebut masih dalam tahap evaluasi gubernur dan penyusunan ulang anggaran. Pemkot Bandung juga akan melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran yang dinilai kurang optimal agar fokus pada sektor prioritas, termasuk persampahan dan kebersihan kota. (red)