Diskomuinfo Cimahi, Percepat Transformasi Digital Pelayanan Publik

CIMAHI, FOMASNEWS.COM- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi, melakukan percepatan transformasi digital inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas kepada masyarakat. Selain itu juga, untuk mendorong terwujudnya smart city termasuk peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Cimahi supaya dapat terlaksana lebih efisien dan efektif.

Kepala Diskominfo Kota Cimahi Hendra Gunawan mengatakan, hal itu pada kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) Diskominfo Kota Cimahi Tahun 2024, di The Green Forest Resort, Bandung, Selasa (20/2/2024).

Menurut Hendra, dalam 20 tahun ke depan Kota Cimahi bercita-cita untuk menjadi Cimahi Campernik, menjadi kota penyangga ibu kota Jawa Barat. Menjadi kota yang aman, dengan sumber daya manusia yang sehat dan berkarakter yang ditunjang digitalisasi pelayanan dasar dan pelayanan publik serta menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

“Semua itu, sejalan dengan tema pembangunan Kota Cimahi tahun 2025 yakni Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia,” ujarnya.

Dikatakan Hendra, Indeks Smart City Kota Cimahi tahun 2023 naik dari 3,48 di tahun 2022 menjadi 3,51 yang menjadikan Cimahi berada di peringkat 4 secara nasional pada kategori regular dan peringkat 2 di tingkat Provinsi. Sedangkan Indeks SPBE mencapai 4,02 (sangat baik) dengan peringkat ke-4 se-Jawa Barat dan peringkat ke-24 nasional untuk kategori kabupaten/kota/provinsi.

Kepala Diskominfo Kota Cimahi Hendra Gunawan dan jajaran, sedang mengelar FPD Diskominfo Kota Cimahi Tahun 2024, di The Green Forest Resort, Bandung, Selasa (20/2/2024)./Foto : Ist.

Hendra juga menjelaskan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, pihaknya tengah mempersiapkan sinergitas layanan publik agar lebih mudah untuk digunakan oleh masyarakat. Seluruh layanan publik akan diintegrasikan ke dalam Sistem Masuk Tunggal atau Single Sign On (SSO) berbasis smartphone agar dapat diakses dimana saja melalui gawai.

Masyarakat hanya perlu menggunakan Nomor Induk Kependudukannya (NIK) untuk dapat mengakses aplikasi tersebut.

“Hingga saat ini Pemkot Cimahi telah meluncurkan 141 inovasi pelayanan publik yang berbasis website, dan kedepannya akan disederhanakan dengan satu aplikasi berbasis smartphone. Termasuk layanan kegawatdaruratan 112, melalui layanan 112 ini masyarakat dapat melaporkan apabila ada keadaan darurat, dan untuk mengaksesnya tidak diperlukan biaya,” ungkapnya.

Selain itu, Hendra juga menyampaikan pihaknya juga mendorong peningkatan Indeks Keamanan Informasi, percepatan penyelenggaraan statistik sektoral, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, dan peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Kesemuanya itu diperlukan percepatan menuju lebih baik lagi, sehingga dalam forum perangkat daerah ini perlu direncanakan agar indeks-indeks tersebut berdampak dan harus menyentuh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Cimahi untuk saling berkolaborasi.

Dalam hal ini juga, Diskominfo Kota Cimahi berupaya menjaring sebanyak mungkin saran dan masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait. Adapun tujuan FPD ini, digelar untuk mensinergikan prioritas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam hal perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah supaya berdampak besar bagi masyarakat.

Dengan diadakannya FPD ini, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo akan selaras dengan program dan kegiatan perangkat daerah kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan.

Selain itu diharapkan dapat mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah kota sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Adapun isu strategis Diskominfo Kota Cimahi tahun 2025 meliputi optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, optimalisasi implementasi keterbukaan informasi publik, peningkatan keamanan informasi, serta peningkatan kualitas statistik yang terintegrasi.

Berdasarkan isu strategis tersebut, maka prioritas pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. (Red)