Komisi III DPRD Provinsi Jabar Minta Pengawasan BPR Ditingkatkan

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Keberadaan sebuah Bank, pada dasarnya sebagai penyelenggara atau pengelola keuangan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Terlebih Bank Perkriditan Rakyat (BPR), adalah untuk membantu masyarakat dalam pinjam minjam bagi Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM).

Untuk kelangsungan sebuah Bank, termasuk BPR dimanapun keberadaannya harus tetap sehat. Hal itu, agar tidak terjadi kerugian berbagai pihak. Baik Pemerintah maupun masyarakat itu sendiri sebagai debitur. Jangan sampai, terjadi seperti Bank Intan Jabar (BIJ) dan BJB.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat (Jabar) H. Sugianto Nanggolah, SH,MH, pihaknya meminta pengawasan terhadap BPR di manapun berada di wilayah Provinsi Jabar agar ditingkatkan. Seperti, pada kasus yang terjadi di PT BPR Intan Jabar atau Bank Intan Jabar (BIJ) dan BJB, masalah kerap muncul karena kurangnya pengawasan.

“Untuk itu, meminta kepada pihak- pihaknya yang berwenang pentingnya pengawasan terhadap BPR, terutama bagi BPR atau BUMD sektor keuangannya yang tengah bermasalah. Kondisi ini, sangat memprihatinkan semua pihaknya terutama sebagai penyokong modal dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jabar,” ujarnya saat, di Bandung, Selasa (4/4/2023).

Dikatakannya, untuk memenuhi pengawasannya Komisi III DPRD Provinsi Jabar, sudah meminta Biro BIA Badan Usaha Milik Daerah (BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan) agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap BPR. Demikin juga, pengawasan bukan saja terhadap BIJ tapi semua BPR yang ada di Provinsi Jabar, dengan tujuan agar senua Bank sehat.

“Perlu saya diingatkan, BPR dan BUMD yang merupakan sektor keuangan di Provinsi Jabar menjadi contoh daerah lain. Namun, disayangkan karena lemahnya pengawasan muncul masalah BIJ dan BJB di Kabupaten Pangandaran. Kondisi ini, sangat memprihatinkan di tengan upaya Pemerintah Provinsi Jabar meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Sugianto Nanggolah menyatakan, oleh karena itu kedepan pihaknya berharap ada pengawasan yang ketat terhadap BPR yang ada di Provinsi Jabar. Hal itu, terjadi seperti kasus BJB di Kabupaten Pangandaran, pegawai BJB membobol brangkas pelan-pelan sampai miliaran rupiah lebih. Agar kasus serupa tidak terjadi lagi, Komisi III DPRD Provinsi Jabar meminta pengawasan yang sangat ketat. (Rls/ADV)