Direktur Jenjang Pendidikan KPK, Jabar Terdepan Terapkan Anti Korupsi

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Direktur Jenjang Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha, melakukan Rapat Evaluasi Pendidikan Anti-Korupsi bersama KPK di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik) Jabar, Jl. Rajiman Kota Bandung, Selasa (23/8/2022).

Berdasarkan hasil Evaluasi Jabar, menjadi Provinsi terdepan se-Indonesia dalam mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi. Bila dibandingkan dengan Provinsi lain, Jabar termasuk yang leading (dalam implementasi pendidikan anti-korupsi).

Menurut Aida Ratna Zulaiha, ada tiga faktor yang menjadikan Jabar juara, di antaranya. Pertama, Jabar menjadi Provinsi pertama yang bergerak cepat membuat regulasi pendidikan anti-korupsi. Indikatornya, terkait dengan implementasi pendidikan anti-korupsi adalah adanya regulasi.

“Karena Jabar (sudah membuat) duluan dan semua Kabupaten/Kota diwajibkan punya regulasi yang di programkan Pemerintah Provinsi Jabar,” ujarnya.

Dikatakannya, dan yang kedua aktifnya Penyuluh Anti-Korupsi (Paksi) Jabar yang selalu melakukan program atau kegiatan-kegiatan. Seringnya, penyuluhan adalah salah satu pemicu implementasi pendidikan anti-korupsi di Jabar terus berkembang dan menjadi perhatian para pemangku kepentingan, khususnya di lingkungan pendidikan di Jabar.

“Ketiga, adanya perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di wilayah Jabar melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan anti-korupsi. Selain itu, Disdik bersama BPSDM pun melakukan kegiatan terkait implementasi pendidikan anti-korupsi melalui penguatan integritas. Semua itu, belum ada di wilayah lain,” ungkapnya.

Dalam evaluasinya, Aida juga mendorong seluruh satuan pendidikan agar giat melaporkan program pendidikan anti-korupsi yang dilakukan melalui dapodik dan jaga.id.

“Kami sangat tahu di Jabar sudah melakukan pendidikan anti-korupsi melalui insersi mata pelajaran PKN. Kita ingin menangkap informasi itu. Karena, walau sudah dilakukan, KPK belum mendapatkan laporannya secara detail,” terangnya.

Kadisdik Jabar, Dedi Supandi, dalam kesempatan yang sama menyatakan, pihaknya akan segera mendorong kantor Cabang dinas pendidikan (Cadisdik) wilayah untuk segera melakukan pendataan dan mendorong seluruh satuan pendidikan agar mengisi laporan kegiatan di dua laman tersebut.

Selain itu, tambah Kadisdik, implementasi pendidikan anti-korupsi di Jabar juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jabar.

“Selain ide awalnya dengan KPK, di tengah jalan setelah kurikulum pendidikan anti-korupsi hadir, Pak Kejati pun ikut andil memberikan praktik-praktik yang baik tentang tindak pidana korupsi dilingkungan Dinas Pendidikan di wilayah Jabar,” tuturnya.

Kadisdik juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan capaian implementasi pendidikan anti-korupsi di Jabar yang memuaskan. Diharapkan, inplementasi anti korupsi ini bisa terus di taati oleh semua para pemangku kepentingan di lingkungan Disdik Jabar. (Rls/**)