Ketua KPK RI : HPKN Ditetapkan Presiden, Semangat Perangi Korupsi

JAKARTA, FORMASNEWS.COM- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), memandang langkah Presiden Jokowi sangat tepat, mengingat penegakan kedaulatan negara adalah hal utama.

Karena penegakan kedaulatan, sifatnya fundamental untuk senantiasa ditanam, dirawat dan dijaga oleh seluruh elemen bangsa dan Negara di Republik ini.

Ketua KPK RI H. Firli Bahuri mengatakan, hal itu sangat penting bagi segenap anak bangsa di negeri ini, untuk memandang lebih luas dan melihat lebih dalam. Agar dapat menempatkan posisi penegakan kedaulatan negara, ditengah situasi dan kondisi Global. Yang saat ini sangat rentan membuat bangsa-bangsa di dunia terfragmentasi.

“Tidak sedikit contoh, negara-negara dunia yang terlibat konflik, terkait penegakan kedaulatan negaranya masing-masing. Dimana hampir sebagian besar memilih Perang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik,” ujarnya.

Dikatakan Firli, maka itu pihaknya memandang perang bukanlah cara bangsa yang beradab dalam menyelesaikan sebuah Konflik, mengingat peperangan hanya menyuguhkan teror terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Bagi pihak yang menang maupun yang kalah dalam peperangan.

Sejatinya, peperangan adalah misi pembunuhan umat manusia.

Perlu diingat, perang adalah cara-cara primitif dan bar-bar dalam menyelesaikan konflik dimasa lalu. Yang seyogianya tidak lagi pantas diterapkan di zaman ini.

“Yang lebih bagus adalah dialog damai yang bisa di inisisasi organisasi dunia seperti PBB atau kedua belah pihak yang berkonflik. Adalah cara-cara beradab yang sepatutnya dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar negara di masa kini,” katanya.

Oleh karena itu, bagi Negara-negara dapat melihat serta mencontoh cara Indonesia, khususnya Presiden Jokowi. Dalam menyelesaikan konflik yang selalu mengedepankan langkah preventif. Dan persuasif. Dengan cara dialog, ketimbang cara-cara represif dalam menyelesaikan konflik didalam maupun luar negeri.

Tidak dapat dipungkiri, beragam Suku Bangsa, Bahasa, Agama, Budaya serta kondisi geografis tanah air. Menyebabkan Indonesia tidak pernah terlepas dari yang namanya konflik.

“Syukur Alhamdulillah, negeri ini dapat menyelesaikan konflik. Bukan dengan jalan perang, namun dengan berdialog, saling bertukar pikiran dan memahami Budaya, Karakter serta Kultur Daerah Daerah setempat,” tutur Firli.

Lebih lanjut Ketua KPK RI menyatakan, dengan pengalaman dalam menyelesaikan konflik dengan cara berdialog yang bangsa ini, lakukan sejak zaman dulu hingga masa kini. Tentunya menjadi bukti nyata bahwasanya dialog dari hati ke hati adalah jalan damai yang tepat dan terbaik untuk menyelesaikan konflik.

“Tidak berlebihan jika saya katakan bahwa pengalaman Indonesia menyelesaikan konflik dari masa ke masa ini. Merupakan kontribusi nyata kita bagi dunia dalam mewujudkan perdamaian di muka bumi,” katanya.

Jikalau berbicara terkait perang, maka tentu ingat bahwa ada satu Perang yang sangat melelahkan dan menghabiskan energi manusia yaitu Perang Badar. Yang seyogianya harus diperangi bersama-sama, dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan perdamaian dunia. Yakni perang melawan Korupsi, kejahatan kemanusiaan nyata yang dampak destruktifnya sangat merusak. Bahkan menghancurkan tujuan bernegara suatu bangsa.

“Bukan hanya sendi perekonomian semata, jika dibiarkan berurat akar di seluruh lini dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dan masa depan negara akan luluh lantak oleh Korupsi. Maka itu, korupsi harus di perangi, “ tegas Firli Bahuri (**)