DPRD Jabar Minta, Pemprov Harus Segera Evaluasi PPKM Darurat

BANDUNG, FORMASNES.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), diminta untuk segera melakukan evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali. Pasalnya, sejalan dengan PPKM masih tingginya angka penyebaran dan korban meninggal akibat pandemi covid-19 khususnya di Kota Depok dan Bekasi.

Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII Hasbullah Rahmad mengatakan, pihaknya meminta Pemprov Jabar melakukan penanggulangan yang lebih cepat adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang sangat tinggi.”Segera lakukan pembatasan skala regional dan mikro, saya kira perlu diperhatikan kedepan. Jangan sampai libur idul adha ini menjadikan grafik semakin naik,” ujarnya, Kamis (15/7/2021).

Dikatakan Hasbulah, berdasarkan pemantauan pihaknya di lapangan bahwa saat ini angka kematian terus mengalami peningkatan, disamping itu masyarakat sulit mendapatkan akses rumah sakit, oksigen dan lahan pemakaman. Sehingga opsi perpanjangan PPKM menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan sebagai solusi untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini.

“Sepertinya PPKM ini perlu diperpanjang khususnya untuk di Jabodetabek, dalam hal ini di Kota Depok dan Bekasi. Karena arus migrasi masyarakat dari Jabodetabek ke Jakarta dan sebaliknya masih cukup tinggi,” katanya.

Dalam kasus pandemi Covid- 19 ini, pihaknya membuat prihatin ketila ada jenazah hingga 24 jam lamanya masih belum dimakamkan, karena persoalan peti yang terbatas, dan lahan yang terbatas. Kondisi itu, memang karena tingginya tingkat penyebaran dan kematian. Sehingga, perlunya diperpajang PPKM ini khususnya di zona merah seperti di Jabodetabek.

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai PAN ini mengungkapkan, di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini masyarakat menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang terdekatnya menjadi korban. Bahkan fenomena ini menjadi shock therapy, dan menjadikan masyarakat kini diminta untuk lebih ketat menjalankan protokol kesehatan.

“Dengan banyaknya jumlah korban meninggal menjadi shock therapy bagi masyarakat untuk tetap disiplin terhadap prokes. Hanya persoalannya migrasi atau laju masyarakat dari kota satu ke kota lain yang perlu tetap dibatasi. Karena kalau ini tidak dibatasi dan dikanalisasi melalui PPKM dikhawatirkan grafiknya akan terus meningkat. Sehingga, pemerintah sendiri yang kewalahan, “tegas Hasbullah. (Rls/Yat)