Komisi I DPRD Jabar, Situ Bagendit Potensi Desa Sukaratu Perlu Dikembangkan

GARUT, FORMASNEWS.COM- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (15/6/2021) melakukan kunjungan ke Desa Sukaratu Mandiri Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Kunjungan tersebut, dalam rangka menggali informasi dan terkait sampai sejauh mana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa setempat, khususnya pengembangan konsep Desa wisata BUMDes.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar Arif Hamid Rahman mengatakan, Desa Sukaratu Mandiri merupakan Desa yang memiliki potensi untuk mengembangkan Desa Wisata, yaitu Situ Bagendit. Untuk itu, Desa Sukaratu Mandiri perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jabar, terutama dari segi pengembangan dan pengelolaan Situ Bagendit.

“Destinasi Wisata Situ Bagendit ini harus dirancang dengan serius, agar potensi yang merupakan milik Desa Sukaratu Mandiri ini, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Desa Wisata. Tadi kita lihat dari sisi program pemerintahan itu sudah berjalan,” ujarnya.

Dikatakan Arif, untuk itu pihaknya menyambut baik upaya-upaya penyelenggaraan promosi terkait kawasan Situ Bagendit untuk mendongkrak daya tarik masyarakat wisatawan baik lokal maupun nasional bahkan Internasional. Namun, demikian pihaknya juga berharap, upaya yang sama bisa dilakukan oleh daerah-daerah lain untuk memperkenalkan potensinya sehingga mendapatkan kotribusi terhadap daerahnya.

Lebih lanjut Arif menyatakan, dengan sejumlah program BUMDes yang telah digulirkan Pemerintah harus banyak melibatkan masyarakat agar mendapatkan penerimaan yang baik dari masyarakat. Namun, seperetinya dari program yang telah digulirkan ada sebagian masyarakat yang belum menerima keberadaan BUMDes, karena mungkin yang dinilai masyarakat belum terjalin dengan baik.

“Kita berharap dengan adanya program BUMDES, kalau kita lihat di daerah atau yang tadi itu cukup luar biasa diterima. Walaupun ada beberapa hal yang memang menjadi catatan. Seperti ketika ada Bimtek tentang program-program DPMPD Jawa barat ini dibutuhkan keterlibatan semua pihak antara Desa dan BUMDESnya. Selama ini memang ada kegiatan yang sifatnya pelatihan di Desa, tetapi ketika diundang BUMDesnya tidak datang,” tambahnya.

Dengan terjadinya, seperti itu akan menjadi catatan DPRD Jabar, dan yang selanjutnya akan disampaikan kepada stakeholder terkait. “Tentu harus jadi catatan bahwa dua unsur perangkat Desa harus diundang. Sehingga nanti di lapangan tidak ada benturan pemahaman artinya ini harus ada sinkronisasi,” tuturnya.

Untuk berjalannya program BUMDes, setiap daerah “Maka pihaknya berharap ke DPMPD Jawa Barat bisa mengundang dari dua unsur antara Desa dan BUNDes untuk di singkronisasikan, sehingga program itu sinergis dengan baik. Bila sudah sinergis, sudah tentu aka ada kemajuan termasuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. (Rls/Yat)