Komisi IV DPRD Jabr Minta, Pembangunan Jalan Provinsi Harus Sesuai Standar

SUKABUMI, FORMASNEWS.COM – Komisi IV Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mempunyai beberapa fokus pekerjaan dibidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan, terutama pengawasan pekerjaan yang di biayai dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk, perkerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2020 maupun APBD murni 2021.

Anggota Komisi IV Daddy Rohanady mengatakan, selain itu juga pihaknya fokus mengawasi standarisasi dan pekerjaan lain yang dibiayai dari APBD yang perlu diawasi dengan seksama agar percepatan pembangunannya tidak berlarut larut.

“Yang pertama, adalah jalan – jalan yang tidak dibiayai APBD memang jalan yang di Cover PT. Semen Jawa ada 12 KM yang digarap 2 KM per tahun yang memerlukan waktu terlalu panjang, maka kita dorong akselerasi atau percepatan supaya tidak berlarut- larut,” kata Daddy saat memonitor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Provinsi Jabar, di Kota Sukabumi, Kamis, (20/5/2021).

Dikatakan Daddy, selain itu pihaknya juga menyoroti standarisasi jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan memiliki lebar yang proporsional agar mengurangi resiko kecelakaan. “Termasuk jalan standarisasi yaitu semua jalan milik provinsi jawa barat, komisi IV meminta untuk lebarnya harus 6 meter untuk mengurangi kecelakaan dijalan dan soal jalan yang dibiayai dana PEN,” tutur Daddy.

Untuk itu, pihaknya menekankan mengenai pengerjaan jalan dengan penggunakan dana PEN, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yaitu masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa, namun terap harus membayar hutang yang ada dan itu harus segera dicarikan solusinya.

“Selain itu juga, dalam hal ini ada dua hal yang kalau pekerjaannya tidak berjalan dengan baik ada dua kerugian. Diantaranya, satu adalah masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa- apa dari pekerjaan yang terbengkalai yang kedua kalau perkerjaan tersebut tidak selesai atau tidak baik, kita tetap harus membayar hutangnya,” tutur Daddy.

Untuk mengantisipasi hal itu, lanjut Daddy Dinas Bina Marga harus memegang tegus motto mereka yaitu “Jalan mantap, Ekonomi Lancar. Itu harus diterapkan sebagai penyemangat para pegawai Dinas Bina Marga supaya dapat bekerja dengan baik demi memajukan ekonomi Jabar. “Motto itu jangan dilupakan, karena saya kira motto itu bagus yaitu jalan mantap ekonomi lancar artinya ketika jalannya mantap pastinya ekonomi akan lancar sehingga akan dirasakan oleh masyarakat Jawa barat,” tegasnya. (Rls/Yat)