Dituding Lanban Penanganan Dugaan Kasus Kurupsi PT.PPE, Kejari Cibinong Angkat Bicara

BOGOR, FORMASNEWS.COM- Setelah banyak di beritakan di media massa baik cetak maupun online, tentang lamban dan leletnya penanganan dugaan korupsi PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE). Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, akhirnya angkat bicara soal kepastian hukum kasus yang menjerat PT. PPE Kabupaten Bogor yang belakangan ini ramai menjadi gunjingan masyarakat.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kabupaten Bogor Bambang Winarno saat di temui di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya sedang bekerja keras mengungkap kasus kerugian Negara yang diduga disalahgunakan oleh direksi lama PT. PPE. “Dengan kerugian, diduga antara sebesar Rp 8 hinga Rp. 12 miliar,” ujar Bambang, Jumat (16/4/2021).

Dikatakan Bangbang, pihaknya merasa heran dengan pemberitaan media yang mengatakan jika kerugian PT. PPE mencapai Rp 80 miliar. “Itu data dari mana, kita tidak tahu. Yang sedang kita dalami adalah dana Rp. 12 miliar, yakni pinjaman direksi dan dana representatif,” jelasnya.

Olehka rena itu, untuk kepastian hukum permasalahan ini, pihak Kejari Kabupaten Bogor melalui Kasie Pidsusnya kembali belum dapat memastikan kapan penetapan tersangka akan dilakukan oleh pihak keJaksaan. “Kita tidak bisa memastikan kapan penentuan ada tersangkanya. Karena saat ini sedang pandemi Covid-19, tidak bisa melakukan pemeriksaan secara mendalam kepada para saksi,” tambahnya.

Selain itu, ujar Bambang, pihaknya juga masih menunggu hasil audit dari BPK RI untuk kepastian kerugian negaranya. “Kalau perhitungan kami kisaran Rp 8-10 miliar. Tetapi kami masih menunggu hasil resmi audit BPK RI,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar rekan-rekan media memahami kinerja dari Kejari Kabupaten Bogor. Meski dalam kondisi pandemi Covid-19, ujar Bambang, pihaknya tetap bekerja keras. “Sesuai arahan Presiden, mulai Maret sampai Oktober kan harus membatasi diri karena adanya Covid-19. Karena itu, kita tidak bisa sembarangan memanggil saksi-saksi,” katanya.

Terkait dengan persoalan ini, pihaknya tidak terima jika ada pihak pihak yang menyudutkan kejaksaan dengan tudingan lamban dan lelet dalam bekerja.

Sebagaimana diketahui, penanganan kasus PT. PPE yang diduga merugikan uang rakyat senilai Rp 80 milyar, sampai saat ini belum jelas akan berakhir seperti apa.Kasus yang mulai ditangani saat Kejari Cibinong dipimpin Bambang Hartoto dan Kasie Pidsus Roland dan dilanjutkan oleh Kasie Pidsus Bambang Winarno.

“Pihaknya, saat ini masih menunggu hasil audit BPK RI untuk menetapkan tersangka dalam kasus yang dilakukn oleh PT. PPE,” tegasnya. (Dauri)