Komisi I DPRD Jabar, Pembentukan CPDOB Harus di Kaji Secara Konprehensif

KAB. BANDUNG BARAT, FORMASNEWS.COM- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menilai, untuk mewujudkan daerah pemekaran atau terpisah dari daerah induk tidaklah mudah. Tetapi, harus ada pengkajian lebih mendalam yang ditinjau dari berbagai sudut pandang.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Bedi Budiman mengatakan, untuk pemekaran bukan hanya menyatakan sudah layak menjadi Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) atau belum. Tetapi harus mempertimbangkan, berbagai aspek lainnya. Apalagi, daerah pemekaran tidak boleh menjadi permasalahan di daerah induknya.

“Akan tetapi meski sudah ditinjau para pakar dan tokoh masyarakat, namun tidak menjadi tolok ukur dalam merencanakan CPDOB,” ujarnya pada acara yang digagas Aliansi Cinta Lembang (ACL) di Mesjid Al Kautsar, Cikole, Lembang Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (6/12/2020).

Dikatakan Bedi, sejauh yang diketahui pihaknya Lembang merupakan salah satu pusat Kota di KBB. Sehingga Pemerintahan KBB, harus banyak mempertimbangkan untuk melepaskan Lembang sebagai CDPOB. Dalam hal ini, kalua betul mau terpisah Perpres tentang daerah otonom baru harus di konsultasikan terlebih dahulu kepada DPR RI. Kemudian, dibentuklah tim kerja pengkajian CDPOB.

Lebih lanjut, Bedi menyatakan, setelah dinyatakan layak, pihak terkait akan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tiga ahun sebagai Pelaksana tugs (Plt) daerah persiapan. Pelayanan publik akan mengalami perubahan signifikan. Indikator itu akan dianalisa apakah gagal atau berhasil.

“Di Jabar, kami berkeyakinan setiap adanya pemekaran semuanya sukses. Hal itu bercermin dari Kabupaten Kota yang baru menjadi daerah pemekaran atau otonomi,” ucapnya.

Bila sudah terbentuknya sebagai daerah otonom baru, tidak terlebih dahulu membangun komplek pemerintahan. Akan, tetapi membangun infrastruktur jalan, sarana kesehatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.

“Bukan gedung pemerintahannya yang didahukukan, tetapi sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat agar dapat dirasakan langsung oleh masayarakat sebagai daeah yang baru di bentuk,” tegas Bedi Budiman. (**/Yat)