Menteri ATR/BPN, Kawasan Jabodetabekpunjur Perlu Terobosan Pengembangan Terpadu

BOGOR,FORMASNEWS.COM- Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) masih memiliki berbagai permasalahan, di antaranya isu banjir dan longsor, sampah dan sanitasi, ketersediaan air bersih, kawasan kumuh dan bangunan ilegal serta kemacetan, yang menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur. Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu.

Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil saat menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah Kepala Daerah di Hotel Pullman Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2020).

“Untuk menangani isu strategis seperti sampah, sanitasi, banjir, ketersediaan air bersih, kemacetan lalu lintas, pengentasan kawasan kumuh, penertiban bangunan ilegal dan kebutuhan lahan penataan butuh kerjasama antar pemerintah daerah, maka Kementerian ATR/BPN pun mengusulkan untuk dibentuk PMO (Project Management Office untuk menata ruang kawasan Jabodetabek-Punjur,” kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, sedang di wawancara Wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah Kepala Daerah di Hotel Pullman Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2020). Foto : Istimewa.

Dia juga mengatakan, bahwa untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas metropolitan dengan pertimbangan aspek keberlanjutan lingkungan.

Ia menjelaskan, Perpres No. 60 Tahun 2020 mengamanatkan pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi debott/enecking. Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/ Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil.

Terdapat pula tiga gubernur yang berperan sebagai Penanggung Jawab Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Kelembagaan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan PMO.

“Pembentukan PMO ini mengacu kepada Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berhasil dalam menangani wabah tersebut, PMO yang menggantikan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) dan diketuai Menteri ATR/BPN, Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta gubernur di masing-masing daerah sebagai penanggung jawab,” terangnya.

Dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan di kawasan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN memperkenalkan konsep HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasiaI) yang menyentuh seluruh aspek permasalahan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait, dimana Menteri ATR/ Kepala BPN selaku ketua kelembagaan koordinasi.

“Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat antar daerah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” ungkap Sofyan Djalil. (Dauri)